FUNGSI DPRD

Untuk menjalankan dan melaksanakan kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi dari suara rakyat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daearh berdasasrkan UU Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan terhadap Pemerintah Daerah dengan cara menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal.
Menurut (Riswandha, 2001) Sebagai sebuah institusi, para wakil dalam dewan atau lembaga perwakilan memiliki 6 (enam) fungsi dasar, yakni :
1. Fungsi Perwakilan Rakyat, fungsi ini berhubungan dengan posisi para aktivis partai (yang mewakili rakyat) sebagai agregator dan artikulator aspirasi masyarakat. DPRD yang baik adalah yang sanggup memahami, menjaring, merekam aspirasi masyarakat.
2. Fungsi Legislasi, fungsi ini berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak Eksekutif (pemerintah). Disini kwalitas anggota DPRD diuji. Mereka harus mamapu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
3. Fungsi Legeslative Review, fungsi ini berhubungan dengan upaya menilai kembali semua produk politik yang secara umum dirasakan mengusik rasa keadilan ditengah masyarakat seperti dinilai atau dirasakan:
a. Membebani masyarakat, seperti penentuan objek pajak.
b. Memebatasi hak-hak masyarakat, seperti penertiban PKL.
c. Megakibatkan ketimpangan distribusi sumber daya alam, seperti pengalihan lahan pertanian menjadi lapangan golf.
4. Fungsi Pengawasan, fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPRD tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya diluar perhitungan normal.
5. Fungsi Anggaran, fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPRD mendistibusikan sumber daya lokal (termasuk anggaran, dsb) sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan
6. Fungsi Pengaturan Politik, melalui fungsi ini anggota DPRD dituntut untuk: a) Menjadi fasilitator aspirasi dan konflik yang ada pada tataran masyarakat, sehingga menghindari pengunaan kekerasan pada tingkat masyarakat dan b) Menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah

Selanjutnya menurut Dahlan Thaib dan Jimly Assidiqie dalam buku yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah yang ditulis oleh Prof. Juanda menyatakan bahwa bila dikaitkan dengan UUD 1945, maka DPRD memiliki 4 (empat) fungsi yaitu : 1) fungsi fungsi pembentukan Undang-undang; 2) fungsi anggaran; 3) fungsi pengawasan dan; 4) fungsi sebagai wakil rakyat.
Lebih lanjut secara teoritis Riswandha menyatakan bahwa sebagai institusi, para wakil pada DPRD atau lembaga perwakilan rakyat memiliki 4 (empat) fungsi dasar adalah :
1. Fungsi legislasi (perundangan) meliputi pembuatan aturan sendiri, menentukan pucuk pimpinan Eksekutif secara mandiri, serta menjadi mediator kepentingan rakyat dan pemerintah.
2. Fungsi budget (penganggaran) meliputi merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan.
3. Fungsi pengawasan, meliputi aktivitas memfasilitasi perkembangan kepentingan dalam masyarakat vis-à-vis agenda yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lembaga perwakilan menilai apakah aktivitas pemerintahan masih selaras dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa perkembangan aspirasi masih bisa diakomodir dalam rencana kerja pemerintah.
4. Fungsi regulator konflik, meliputi aktivitas menampung dan menyerap konflik kepentingan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga konflik pada tataran masyarakat dapat diubah menjadi konflik internal lembaga perwakilan sebagai bagian dari sebuah sistem politik.

Secara normatif, pada dasarnya kinerja pokok DPRD disusun dan dinilai berdsarkan fungsi dan tugas konstitusionalnya mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tiga (3) fungsi dan tugas konstitusional :
1. Fungsi legislasi, yakni menyusun peraturan-peraturan daerah baik dengan inisiatif mandiri ataupun bersama –sama Pemda.
2. Fungsi Anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan perseyujuan terhadap RAPBD, dalam bentuk refleksi rencana program pemerintah daerah dalam bentuk angka.
3. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Perda dan Keputusan Kepala Daerah untuk memastikan berjalannya peraturan yang ada dalam kerangka optimalnya kinerja pemerintah daerah.